NEGRIKORUP: PADAGANG PASAR BOGOR DIPUNGLI

Jumat, 19 Desember 2008

PADAGANG PASAR BOGOR DIPUNGLI

RATUSAN pedagang di Pasar Bogor Kota Bogor resah saat akan memperpanjang kartu kuning (KK) sebagai bukti pedagang legal di pasar itu dikenakan pungutan liar (pungli) berkisar Rp 350.000 hingga Rp 500.000.

Padahal, berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2006 biaya perpanjangan KK hanya mencapai Rp 50.000.

Sejumlah pedagang di Pasar Bogor kepada SP, Kamis (18/12) siang mengatakan, ratusan pedagang Pasar Bogor yang umumnya memiliki kartu kuning sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2005 hingga Desember 2008.

Namun saat akan memperpanjang kartu kuning ke unit pasar setempat, para pedagang merasa kaget karena biaya perpanjangan kartu kuning ditetapkan Rp 350.000 sampai Rp 500.000 yang diminta oknum petugas unit Pasar Bogor.

Sebagian pedagang memutuskan batal untuk memperpanjang kartu kuning. Sebagian pedagang lainnya berniat memperpanjang kepada oknum petugas pasar tersebut, dengan catatan petugas pasar itu memberikan kuitansi tanda bukti pembayaran. Tetapi permintaan kuitansi itu pun ditolak oknum petugas pasar.

"Pada prinsipnya, kami mau membayar biaya perpanjangan kartu kuning itu, kalau memang dikenakan biaya sampai Rp 500.000. Tetapi kalau lihat Perda Tahun 2006 tentang biaya perpanjangan kartu itu hanya dikenakan biaya relatif murah Rp 50.000. Lantas sampai biaya setengah juta kenapa bisa begitu?", protes Wenas salah seorang pedagang Pasar Bogor.

Hal senada dikatakan Sambudi, yang juga mempertanyakan biaya perpanjangan kartu kuning yang sangat mahal. Kalau masih dipungut mahal sampai setengah juta rupiah, kami mau mengadukan ke dewan dan instansi terkait," tandas Sambudi.

Juru bicara Pemda Kota Bogor, Yus Herdiyus menanggapi keluhan para pedagang Pasar Bogor menyarankan agar membuat laporan tertulis yang ditujukan ke Wali Kota Bogor Drs Diani Budiarto serta tembusan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor.

"Ini ulah oknum yang memungut biaya tinggi hanya untuk mengurus perpanjangan kartu kuning. Untuk efek jera supaya oknum itu dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku," katanya. (sp)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

GRAVITASI KORUPSI :

Keengganan Daerah Laporkan Korupsi

JIKA di masa Orde Baru korupsi bersifat sentralistis, di era reformasi ini, otonomi daerah justru tersesat dalam desentralisasi korupsi. Akibatnya, pejabat daerah berbondong-bondong dibawa ke persidangan dengan tuduhan menjarah uang rakyat. Sebagian mereka sudah menghuni bui di berbagai wilayah Tanah Air.
Jika dibanding periode sebelumnya, pemberantasan korupsi empat tahun terakhir ini makin menemukan momentumnya. Keluarnya Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan penegasan Presiden SBY memimpin langsung pemberantasan korupsi menambah amunisi bagi penegak hukum.

Meski denyut pemberantasan korupsi kian bergema, evaluasi Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Taufik Effendy membuat kita geleng kepala. Ternyata pemberantasan korupsi belum menjadi kegemaran baru pejabat publik.
Taufik menyebutkan partisipasi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi masih rendah. Tingkat pelaporan kasus korupsi oleh pemerintah daerah pada 2007 baru mencapai 42% dari semua instansi yang wajib melaporkan. Jumlah itu masih jauh dari harapan sekalipun meningkat jika dibandingkan dengan 2006 (33,5%) dan 2005 yang hanya 15,7%.
Rendahnya partisipasi pemerintah daerah memberantas korupsi bisa menjadi indikator masih adanya perselingkuhan di kalangan elite daerah. DPRD yang semestinya menjadi representasi rakyat dengan tugas mengawasi eksekutif justru muncul sebagai kekuatan baru yang menggerakkan mesin korupsi. Anggota DPRD menjadi aktor intelektual menggasak uang rakyat dengan menyelinapkan pasal-pasal haram ke peraturan daerah. Akibatnya korupsi menjadi legal, sah, dan halal.
Kita ingatkan bahwa kebiasaan bersekongkol menjarah uang rakyat dalam kemasan mentereng berupa peraturan daerah itu harus dihentikan. Soal waktu saja, semua praktik busuk pasti terungkap, bahkan ketika para pejabat sudah purnabakti.
Dengan banyaknya anggaran negara mengalir ke daerah, pemerintah daerah harus menempelkan telinga ke jantung dan hati masyarakat. Dengan demikian, mereka paham denyut kemiskinan rakyat akibat korupsi yang telah merapuhkan hampir seluruh sel vital negara.
Kemiskinan akibat korupsi harus menjadi inspirasi bagi setiap pemerintah daerah dalam mengabdi. Dengan visi itu, mereka menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Pejabat daerah jangan merasa tercemar bila melaporkan korupsi yang marak di daerah mereka. Malah, dengan semakin banyak melaporkan praktik korupsi di daerahnya, pejabat daerah telah menolong diri mereka sekaligus rakyat dan daerah mereka.
Pejabat daerah harus menggiatkan partisipasi publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan birokrasi tanpa perlu bersikap apriori. Bila berusaha menyembunyikan praktik korupsi karena beranggapan dengan cara itu terkesan bersih, pejabat yang demikian justru sebenarnya tengah melangkah menuju pintu penjara.
Pemerintah daerah memiliki perangkat pengawas yang mestinya ampuh seperti badan pengawas daerah atau inspektorat daerah. Hanya, selama ini instrumen tersebut lebih dikesankan sebagai tempat buangan. Seharusnya lembaga itu diberdayakan dengan sumber daya manusia berkualitas sehingga mampu melakukan audit kinerja, audit keuangan, ataupun audit khusus.
Jika pemerintah daerah giat melaporkan praktik korupsi di daerah mereka, bandul paradigma pun bergeser dari pemberantasan korupsi menjadi pencegahan korupsi. Kita mulai berpikir menyelamatkan negara, bukan rajin menjebloskan koruptor ke bui. (mi)

NEGRIKORUP

Jumat, 19 Desember 2008

PADAGANG PASAR BOGOR DIPUNGLI

Tidak ada komentar:

W A N T E D !!!!!!

KKN ;

Pengikut

Arsip Blog

POTRET DIRI :

FEEDJIT Live Traffic Feed

LENSA KORUP

GRAVITASI KORUPSI :