NEGRIKORUP: OKNUM POLISI BOGOR PALAK SOPIR TRUK

Selasa, 09 Desember 2008

OKNUM POLISI BOGOR PALAK SOPIR TRUK

SUDAH miskin malah dipalak. Nasib itu kini dialami puluhan sopir truk yang melintas di Jalan Raya Kota Bogor. Pelakunya, ya oknum polisi di Bogor yang tegany-teganya minta uang secara paksa kepada sopir truk yang melewati jalan ‘kekuasaannya’.
Memang uang palaknya jika diukur dengan gaji polisi sendiri tidak seberapa, Cuma Rp 5.000 sampai Rp 10.000. Namun bagi sopir truk uang sebesar itu sangat berharga, memiliki nilai strategis, mengingat penghasilan saat ini dalam kondisi sangat susah sebagai dampak krisis global yang berpengaruh kuat terhadap pandapatannya.
Lantaran tak tahan terus dipalak setiap harinyam akhirnya belasan sopir truk Bogor berontak mengadukan perlakuan oknum polisi kepada Kapolwil Bogor di Jalan Kapten Muslihat Bogor, Selasa (9/12).
Di bagian Provost para sopir diterima oleh petugas piket Provost, Bripda Panji Darmo Sutikno. Dalam pengaduannya mereka sering dipalak oleh oknum polisi saat truk yang dikemudikan melintas di beberapa ruas jalan di Kota Bogor, di antaranya Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal.
Salah seorang sopir truk, Awi (45), warga Kampung Bugel Kelurahan Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor mengatakan, biasanya oknum polisi meminta uang antara Rp5.000 hingga Rp10.000.
Ia mencontohkan, ketika truknya membawa pasir melintas di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, beberapa hari lalu. Truknya diberhentikan oleh oknum polisi dan meminta STNK sambil bertanya apakah sudah melakukan koordinasi.
Karena tidak tahu maksud pertanyaan tersebut, ia menjawab tidak tahu. "Namun oknum polisi tersebut, malah meminta uang Rp5.000, untuk koordinasi," katanya.
Para sopir meminta agar Kapolwil Bogor bisa menindak tegas oknum polisi di jalan raya yang melakukan pemalakan dan merugikan sopir. Jika masih terjadi pemalakan lagi, para sopir truk akan mengerahkan truknya lebih banytak lagi, sampai kasus pemalakan oleh oknum polisi itu tak ada lagi. (e)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

GRAVITASI KORUPSI :

Keengganan Daerah Laporkan Korupsi

JIKA di masa Orde Baru korupsi bersifat sentralistis, di era reformasi ini, otonomi daerah justru tersesat dalam desentralisasi korupsi. Akibatnya, pejabat daerah berbondong-bondong dibawa ke persidangan dengan tuduhan menjarah uang rakyat. Sebagian mereka sudah menghuni bui di berbagai wilayah Tanah Air.
Jika dibanding periode sebelumnya, pemberantasan korupsi empat tahun terakhir ini makin menemukan momentumnya. Keluarnya Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan penegasan Presiden SBY memimpin langsung pemberantasan korupsi menambah amunisi bagi penegak hukum.

Meski denyut pemberantasan korupsi kian bergema, evaluasi Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Taufik Effendy membuat kita geleng kepala. Ternyata pemberantasan korupsi belum menjadi kegemaran baru pejabat publik.
Taufik menyebutkan partisipasi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi masih rendah. Tingkat pelaporan kasus korupsi oleh pemerintah daerah pada 2007 baru mencapai 42% dari semua instansi yang wajib melaporkan. Jumlah itu masih jauh dari harapan sekalipun meningkat jika dibandingkan dengan 2006 (33,5%) dan 2005 yang hanya 15,7%.
Rendahnya partisipasi pemerintah daerah memberantas korupsi bisa menjadi indikator masih adanya perselingkuhan di kalangan elite daerah. DPRD yang semestinya menjadi representasi rakyat dengan tugas mengawasi eksekutif justru muncul sebagai kekuatan baru yang menggerakkan mesin korupsi. Anggota DPRD menjadi aktor intelektual menggasak uang rakyat dengan menyelinapkan pasal-pasal haram ke peraturan daerah. Akibatnya korupsi menjadi legal, sah, dan halal.
Kita ingatkan bahwa kebiasaan bersekongkol menjarah uang rakyat dalam kemasan mentereng berupa peraturan daerah itu harus dihentikan. Soal waktu saja, semua praktik busuk pasti terungkap, bahkan ketika para pejabat sudah purnabakti.
Dengan banyaknya anggaran negara mengalir ke daerah, pemerintah daerah harus menempelkan telinga ke jantung dan hati masyarakat. Dengan demikian, mereka paham denyut kemiskinan rakyat akibat korupsi yang telah merapuhkan hampir seluruh sel vital negara.
Kemiskinan akibat korupsi harus menjadi inspirasi bagi setiap pemerintah daerah dalam mengabdi. Dengan visi itu, mereka menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Pejabat daerah jangan merasa tercemar bila melaporkan korupsi yang marak di daerah mereka. Malah, dengan semakin banyak melaporkan praktik korupsi di daerahnya, pejabat daerah telah menolong diri mereka sekaligus rakyat dan daerah mereka.
Pejabat daerah harus menggiatkan partisipasi publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan birokrasi tanpa perlu bersikap apriori. Bila berusaha menyembunyikan praktik korupsi karena beranggapan dengan cara itu terkesan bersih, pejabat yang demikian justru sebenarnya tengah melangkah menuju pintu penjara.
Pemerintah daerah memiliki perangkat pengawas yang mestinya ampuh seperti badan pengawas daerah atau inspektorat daerah. Hanya, selama ini instrumen tersebut lebih dikesankan sebagai tempat buangan. Seharusnya lembaga itu diberdayakan dengan sumber daya manusia berkualitas sehingga mampu melakukan audit kinerja, audit keuangan, ataupun audit khusus.
Jika pemerintah daerah giat melaporkan praktik korupsi di daerah mereka, bandul paradigma pun bergeser dari pemberantasan korupsi menjadi pencegahan korupsi. Kita mulai berpikir menyelamatkan negara, bukan rajin menjebloskan koruptor ke bui. (mi)

NEGRIKORUP

Selasa, 09 Desember 2008

OKNUM POLISI BOGOR PALAK SOPIR TRUK

Tidak ada komentar:

W A N T E D !!!!!!

KKN ;

Pengikut

Arsip Blog

POTRET DIRI :

FEEDJIT Live Traffic Feed

LENSA KORUP

GRAVITASI KORUPSI :