NEGRIKORUP: CALO TIKET BERGENTAYANGAN DI BANDARA

Jumat, 19 Desember 2008

CALO TIKET BERGENTAYANGAN DI BANDARA

SIAPA bilang Bandara Soekarno Hatta bebas dari praktek percaloan tiket. Buktinya, menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, calo tiket pesawat untuk penerbangan domestik banyak bergentayangan di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng.

Jumlah mereka puluhan orang, intonasi suaranya khas dari suku y

ang ada di Sumatera. Berpakaian rapih, bersepatu, menggunakan telepon genggam, sambil memegang tiket di tangan. Bahkan ada yang pura-pura bawa tas segala, yang asumsi masyarakat mau berpergian. Mereka tampaknya pandai merayu calon penumpang yang belum kebagian tiket, sambil berpura-pura berkomunikasi dengan petugas bandara yang menangani urusan keberangkatan pesawat, seakan-akan `seat` penumpang sudah penuh, padahal sesungguhnya masih ada.

Tiket yang ditawarkan kepada calon penumpang ke berbagai jurusan penerbangan bervariasi, tergantung negosiasi kedua pihak yang dilakukan secara bisik-bisik.

Para calo tiket ini pandai memilih calon penumpang sebagai sasarannya, terutama wajah-wajah baru yang kelihatan bingung mencari tiket di bandara tersebut.

Sebagai contoh, sepasang suami istri calon penumpang tujuan Batam, yang nampak tergesa-gesa mencari tiket langsung ditawari tiket pesawat dengan harga 1 juta 30 ribu rupiah, padahal harga resmi untuk penerbangan Jakarta-Batam paling tinggi 750 ribu rupiah/penumpang.

Begitu juga dengan rayuan para calo tiket ke calon penumpang jurusan Kawasan Timur Indonesia (KTI), harga yang ditawarkan para calo umumnya cukup tinggi. Korban dari calo tiket tersebut diyakini cukup banyak tiap hari, terutama mereka yang baru pertama bepergian dengan pesawat.

Pada calo itu diduga bekerjasama dengan "orang dalam", terutama dengan petugas keamanan bandara internasional tersebut. Buktianya ada beberapa petugas Satpam, pengontrol karcis, dan penjaga pintu masuk lagaknya gak peduli dengan keberadaan para calo tiket. Siapa yang mau peduli memberantas? (a)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

GRAVITASI KORUPSI :

Keengganan Daerah Laporkan Korupsi

JIKA di masa Orde Baru korupsi bersifat sentralistis, di era reformasi ini, otonomi daerah justru tersesat dalam desentralisasi korupsi. Akibatnya, pejabat daerah berbondong-bondong dibawa ke persidangan dengan tuduhan menjarah uang rakyat. Sebagian mereka sudah menghuni bui di berbagai wilayah Tanah Air.
Jika dibanding periode sebelumnya, pemberantasan korupsi empat tahun terakhir ini makin menemukan momentumnya. Keluarnya Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan penegasan Presiden SBY memimpin langsung pemberantasan korupsi menambah amunisi bagi penegak hukum.

Meski denyut pemberantasan korupsi kian bergema, evaluasi Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Taufik Effendy membuat kita geleng kepala. Ternyata pemberantasan korupsi belum menjadi kegemaran baru pejabat publik.
Taufik menyebutkan partisipasi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi masih rendah. Tingkat pelaporan kasus korupsi oleh pemerintah daerah pada 2007 baru mencapai 42% dari semua instansi yang wajib melaporkan. Jumlah itu masih jauh dari harapan sekalipun meningkat jika dibandingkan dengan 2006 (33,5%) dan 2005 yang hanya 15,7%.
Rendahnya partisipasi pemerintah daerah memberantas korupsi bisa menjadi indikator masih adanya perselingkuhan di kalangan elite daerah. DPRD yang semestinya menjadi representasi rakyat dengan tugas mengawasi eksekutif justru muncul sebagai kekuatan baru yang menggerakkan mesin korupsi. Anggota DPRD menjadi aktor intelektual menggasak uang rakyat dengan menyelinapkan pasal-pasal haram ke peraturan daerah. Akibatnya korupsi menjadi legal, sah, dan halal.
Kita ingatkan bahwa kebiasaan bersekongkol menjarah uang rakyat dalam kemasan mentereng berupa peraturan daerah itu harus dihentikan. Soal waktu saja, semua praktik busuk pasti terungkap, bahkan ketika para pejabat sudah purnabakti.
Dengan banyaknya anggaran negara mengalir ke daerah, pemerintah daerah harus menempelkan telinga ke jantung dan hati masyarakat. Dengan demikian, mereka paham denyut kemiskinan rakyat akibat korupsi yang telah merapuhkan hampir seluruh sel vital negara.
Kemiskinan akibat korupsi harus menjadi inspirasi bagi setiap pemerintah daerah dalam mengabdi. Dengan visi itu, mereka menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Pejabat daerah jangan merasa tercemar bila melaporkan korupsi yang marak di daerah mereka. Malah, dengan semakin banyak melaporkan praktik korupsi di daerahnya, pejabat daerah telah menolong diri mereka sekaligus rakyat dan daerah mereka.
Pejabat daerah harus menggiatkan partisipasi publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan birokrasi tanpa perlu bersikap apriori. Bila berusaha menyembunyikan praktik korupsi karena beranggapan dengan cara itu terkesan bersih, pejabat yang demikian justru sebenarnya tengah melangkah menuju pintu penjara.
Pemerintah daerah memiliki perangkat pengawas yang mestinya ampuh seperti badan pengawas daerah atau inspektorat daerah. Hanya, selama ini instrumen tersebut lebih dikesankan sebagai tempat buangan. Seharusnya lembaga itu diberdayakan dengan sumber daya manusia berkualitas sehingga mampu melakukan audit kinerja, audit keuangan, ataupun audit khusus.
Jika pemerintah daerah giat melaporkan praktik korupsi di daerah mereka, bandul paradigma pun bergeser dari pemberantasan korupsi menjadi pencegahan korupsi. Kita mulai berpikir menyelamatkan negara, bukan rajin menjebloskan koruptor ke bui. (mi)

NEGRIKORUP

Jumat, 19 Desember 2008

CALO TIKET BERGENTAYANGAN DI BANDARA

Tidak ada komentar:

W A N T E D !!!!!!

KKN ;

Pengikut

Arsip Blog

POTRET DIRI :

FEEDJIT Live Traffic Feed

LENSA KORUP

GRAVITASI KORUPSI :